Jakarta –
Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat Sufmi Dasco Ahmad menepis soal hadirnya kekalutan pemutusan korelasi kerja (PHK) karyawan usai kementerian dan forum menjalankan efisiensi anggaran. Dasco memastikan dewan perwakilan rakyat tak mulai membiarkan hal itu terjadi.
“Pemutusan persetujuan kerja, kekhawatiran, dan yang lain-yang lain itu, pengangguran alasannya yakni buntut efisiensi, saya pikir tak mulai terjadi,” kata Dasco terhadap wartawan, Senin (10/2/2025). 
Dasco menyampaikan di sekarang ini pihaknya sedang menanti rekonstruksi budget yg dilaksanakan pemerintah sehabis Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran. Hasil rekonstruksi budget pemerintah tersebut nantinya dilaporkan terhadap dewan perwakilan rakyat RI.
“Kita tunggu hasil rekonstruksi dari budget yg hendak dikeluarkan oleh pemerintah,” ucapnya.
| Baca juga: Anggota Komisi II dewan perwakilan rakyat Nilai Kebijakan ASN WFH Perlu Dikaji-Supervisi Ketat |
Diketahui, belakangan timbul kekalutan para karyawan honorer di kementerian dan forum akan terdampak usai efisiensi anggaran. Bersamaan dengan kekalutan itu, ramai dikabarkan honor ke-13 ASN dipotong.
Istana sudah menampiknya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan belanja karyawan, menyerupai honor ke-13 dan THR ASN, hingga bantuan sosial tak masuk bab dari efisiensi.
“Bu Menteri Keuangan sudah kasih pernyataan kan dan efisiensi yg disampaikan Presiden tidak tergolong belanja pegawai, honor pegawai itu kan bukan dari bab yg diefisienkan,” kata Hasan terhadap wartawan di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2) dahulu.
| Baca juga: Prabowo Jelaskan Efisiensi Anggaran, Singgung Ada ‘Raja Kecil’ Melawan |
Simak Video ‘Prabowo Sebut Lagi ‘Ndablek’ Saat Bicara Efisiensi Anggaran’:
sufmi dasco ahmaddpr riefisiensi anggaran
Hoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi pola di siniSelengkapnya
