Jakarta –
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung upaya pemerintah dalam membereskan tata niaga gas LPG 3 kg bersubsidi. Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI, Anggawira, memastikan bahwa langkah ini penting bagi menentukan subsidi LPG sempurna sasaran dan meminimalkan kebocoran yang selama ini terjadi.
“Kami mendukung sarat kebijakan pemerintah dalam penataan ulang distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Ini yaitu langkah strategis bagi menentukan bahwa subsidi sungguh-sungguh diterima oleh penduduk yg berhak dan meminimalkan potensi kebocoran yang merugikan negara,” ujar Anggawira dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/2/2024). 
Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), subsidi LPG 3 kg yang meraih Rp 50 triliun per tahun masih belum sepenuhnya sempurna sasaran. Kondisi ini menyebabkan potensi kerugian negara yang signifikan. Untuk itu, mulai 1 Februari 2025, pemerintah memberlakukan kebijakan pembelian LPG 3 kg cuma sanggup dilaksanakan di pangkalan resmi Pertamina.
Anggawira menyatakan bahwa HIPMI bersiap mendukung tindakan pemerintah dalam menentukan implementasi kebijakan ini berlangsung dengan baik. Ia menekankan bahwa pembenahan tata niaga LPG mesti dilaksanakan secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Sebagai bab dari solusi, HIPMI merekomendasikan sejumlah langkah strategis bagi memperbaiki tata cara distribusi LPG bersubsidi. Dalam jangka pendek, HIPMI menyinari perlunya kenaikan pengawasan distribusi LPG 3 kg dengan melibatkan pegawapemerintah penegak aturan dan masyarakat.
“Pengawasan yang lebih ketat sungguh dikehendaki bagi menentukan tidak ada penyelewengan dalam distribusi LPG 3 kg. Selain itu, sosialisasi dan edukasi terhadap penduduk mesti ditingkatkan agar mereka mengetahui pentingnya berbelanja LPG di pangkalan resmi,” ujar Anggawira.
| Baca juga: Santer soal Produksi Nikel Mau Dipangkas, Ini Klarifikasi Bahlil |
Untuk jangka menengah, HIPMI mendorong percepatan pembangunan jaringan gas kota guna meminimalkan ketergantungan pada LPG 3 kg. Selain itu, optimalisasi penggunaan kompor listrik dengan insentif bagi penduduk juga dianggap selaku langkah penting.
“Kami menyaksikan bahwa penyelesaian jangka menengah mesti meliputi alternatif energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, menyerupai jaringan gas kota dan penggunaan kompor listrik. Ini mulai menolong meminimalkan konsumsi LPG bersubsidi secara bertahap,” tambahnya.
Sementara itu, dalam jangka panjang, HIPMI merekomendasikan agar subsidi LPG 3 kg dialihkan menjadi subsidi pribadi terhadap peserta yg berhak lewat prosedur yang transparan dan akuntabel. Selain itu, digitalisasi distribusi LPG juga dinilai penting buat menentukan tata cara yg lebih efisien dan terkontrol.
“Kami berharap pemerintah sanggup menerapkan subsidi pribadi bagi penduduk yang sungguh-sungguh membutuhkan. Selain itu, digitalisasi dalam distribusi LPG sanggup menjadi penyelesaian buat memantau alur distribusi dan menentukan bahwa subsidi sempurna sasaran,” kata Anggawira.
Sebagai organisasi yg menaungi pebisnis muda, HIPMI siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain untuk menentukan kebijakan ini berlangsung efektif dan menunjukkan faedah untuk masyarakat.
“Kami yakin bahwa dengan sinergi yg bagus antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, permasalahan ini sanggup diselesaikan. HIPMI akan selalu berkontribusi dalam mendukung kebijakan yang berpihak terhadap kepentingan rakyat dan perekonomian nasional,” tutup Anggawira.
