Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan penambahan dan pengelolaan utang akan terus dijalankan secara hati-hati dan terukur di 2025. Hal ini untuk memutuskan mudah-mudahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan berkelanjutan.
“Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan yang terus bertambah dan kesenjangan antara ongkos utang dengan risiko utang,” kata Sri Mulyani dalam pertemuan pers Hasil Rapat Berkala KSSK di kantornya, Jakarta, Jumat (24/1/2025). 
Sri Mulyani menyebut pihaknya akan terus mengoptimalkan pengelolaan dan tugas APBN selaku instrumen penting untuk mengerjakan perbaikan di Tanah Air.
“Untuk mengerjakan stabilisasi, memperbaiki distribusi pemerataan dan mengembangkan efisiensi dari perekonomian,” imbuhnya.
| Baca juga: Ekonomi Global Suram di Awal 2025, KSSK Tambah Waspada |
Sebagaimana diketahui, defisit APBN 2025 dirancang senilai Rp 616,19 triliun. Dari situ memerlukan pembiayaan utang sebesar Rp 775,87 triliun dan pembiayaan non utang Rp 159,7 triliun selaku aspek pengurangnya.
Dari Rp 775,8 triliun rencana utang itu, sebesar Rp 642,5 triliun berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan sisanya Rp 133,3 triliun berasal dari pinjaman.
Data terakhir menampilkan utang pemerintah sampai 30 November 2024 meraih Rp 8.680,13 triliun. Jumlah itu setara dengan 39,20% kepada produk domestik bruto (PDB).
“Rasio utang per final November 2024 yang tercatat 39,20% kepada PDB, tetap konsisten tersadar di bawah batas kondusif 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 wacana Keuangan Negara,” tulis Kemenkeu dalam buku APBN KiTA, dikutip Kamis (19/12/2024).
Tonton juga Video Ekspresi Sri Mulyani Saat Dipuji Prabowo Karena Cek Anggaran Sangat Rinci
